WASHINGTON D.C. – Isu yang sempat dianggap sebagai lelucon di masa lalu kini berubah menjadi ancaman geopolitik serius di awal tahun 2026. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan kembali menghidupkan ambisinya untuk mengakuisisi Greenland, wilayah otonom milik Kerajaan Denmark.

Yang membuat dunia internasional terperanjat, pembahasan di Gedung Putih kali ini tidak hanya sebatas diplomasi jual-beli, melainkan sudah menyentuh ranah penggunaan kekuatan angkatan bersenjata.

Gedung Putih: “Militer Selalu Jadi Opsi”

Pernyataan mengejutkan datang dari lingkaran dalam Gedung Putih. Dilansir dari berbagai sumber internasional, pihak administrasi Trump mengonfirmasi bahwa akuisisi Greenland kini dipandang sebagai prioritas keamanan nasional (National Security Priority).

Tujuannya jelas: membendung pengaruh Rusia dan China yang kian agresif di kawasan Arktik (Kutub Utara).

“Presiden dan timnya sedang mendiskusikan berbagai opsi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri ini. Dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi opsi yang tersedia bagi Panglima Tertinggi (Commander-in-Chief),” demikian bunyi pernyataan yang dikutip media, memicu gelombang kejut di Eropa.

Denmark dan Eropa Meradang

Reaksi keras langsung datang dari Kopenhagen. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, yang sebelumnya menganggap ide jual-beli Greenland sebagai hal yang “absurd”, kini memberikan peringatan tegas.

Ia menyatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual, dan setiap tindakan agresi militer terhadap wilayah tersebut akan menjadi pelanggaran fatal terhadap aliansi NATO. Greenland adalah bagian dari Denmark, sekutu lama AS di NATO, sehingga serangan terhadapnya bisa memicu keruntuhan aliansi pertahanan trans-atlantik tersebut.

“Kami tidak tahu bagaimana perasaan Eropa jika sekutu sendiri menginvasi, tapi kami siap mempertahankan kedaulatan,” ujar salah satu politisi senior Denmark dengan nada geram.

Antara Pembelian atau Asosiasi Bebas

Selain opsi militer yang menjadi skenario terburuk, penasihat Trump dilaporkan juga menimbang opsi yang lebih “lunak”. Salah satunya adalah menawarkan Compact of Free Association (COFA), mirip dengan hubungan AS dengan Palau atau Mikronesia, atau pembelian langsung (outright purchase) dengan nilai fantastis.

Pemerintah Greenland sendiri, melalui Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri-nya, telah berulang kali menegaskan: “Kami terbuka untuk bisnis, tapi kami tidak untuk dijual.”

Dunia kini menahan napas, menanti apakah retorika “Make America Great Again” kali ini benar-benar akan mengubah peta perbatasan dunia secara paksa.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/