JAKARTA – Aplikasi JAKI (Jakarta Kini) selama ini menjadi ujung tombak kebanggaan warga Ibu Kota untuk melaporkan berbagai masalah kota—mulai dari jalan berlubang, tumpukan sampah, hingga fasilitas umum yang rusak—secara real-time kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun, apa jadinya jika platform aduan publik ini justru disusupi oleh laporan bodong berbekal teknologi Artificial Intelligence (AI)?

Memasuki hari Selasa (7/4/2026), polemik mengenai validitas aduan warga mencuat setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan kritik tajam terkait temuan indikasi penggunaan foto generate AI di aplikasi JAKI. Pihak PSI membalas keras praktik manipulasi ini dan menilainya sebagai bentuk sabotase terhadap sistem transparansi yang sudah terbangun.

Pihak PSI menegaskan bahwa tindakan memalsukan kondisi lapangan menggunakan gambar buatan mesin bukan sekadar kenakalan digital biasa. Ini adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang secara langsung merusak kepercayaan publik (public trust) terhadap sistem birokrasi dan pelayanan Smart City Jakarta.

“Aplikasi JAKI itu dibangun untuk merespons masalah nyata secara cepat. Kalau laporannya dipalsukan menggunakan AI—misalnya merekayasa foto genangan air atau jalan hancur yang aslinya tidak ada—ini sangat berbahaya. Petugas PPSU atau dinas terkait akan membuang waktu, tenaga, dan operasional APBD hanya untuk mengecek lokasi fiktif. Ini sangat merugikan warga lain yang aduannya benar-benar mendesak,” tegas perwakilan PSI.

Fenomena deepfake atau manipulasi foto AI ini sekaligus menjadi alarm peringatan bagi pengembang aplikasi di bawah naungan Diskominfotik DKI Jakarta. Di era di mana membuat foto super-realistis hanya butuh beberapa baris perintah teks (prompt), sistem pelaporan pemerintah tidak boleh kalah canggih. Aplikasi JAKI mendesak untuk segera dilengkapi dengan sistem deteksi forensik digital dan pembaruan sistem anti-spoofing guna memblokir gambar-gambar hasil render AI.

Tantangan di awal April 2026 ini kembali mengingatkan kita semua tentang pentingnya etika dan literasi digital. Mengawal dan mengkritisi kinerja pemerintah adalah hak setiap warga negara, namun menciptakan masalah fiktif dengan teknologi kecerdasan buatan demi memicu kegaduhan adalah hal yang sama sekali tidak bisa dibenarkan.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/