SAMARINDA – Gelombang unjuk rasa besar-besaran yang mengguncang ibu kota Kalimantan Timur dan mendesak digulirkannya Hak Angket oleh DPRD akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pucuk pimpinan eksekutif. Alih-alih merespons dengan tensi tinggi, publik justru mendapati respons yang sangat santai. Begini jawaban Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud soal massa tuntut hak angket: “enggak ada masalah, itu bagian dari dinamika demokrasi.”
Sikap tenang yang ditunjukkan oleh Gubernur Rudy Mas’ud ini merespons rentetan aksi massa (Aksi 215) yang sebelumnya mendesak dirinya mundur akibat polemik transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sejumlah proyek infrastruktur.
Menganggap Demonstrasi Sebagai Vitamin Demokrasi
Saat ditemui oleh awak media seusai menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemprov Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa dirinya tidak anti-kritik. Ia memandang bahwa aspirasi yang disuarakan oleh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di jalanan adalah bentuk kepedulian warga terhadap arah pembangunan daerahnya.
Terkait desakan agar DPRD Kaltim segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menginvestigasi kebijakan anggarannya, sang Gubernur mempersilakan mekanisme tersebut berjalan sesuai tata tertib dewan.
“Saya tegaskan, terkait jawaban Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud soal massa tuntut hak angket: ‘enggak perlu ada yang ditutupi’. Kalau teman-teman di legislatif ingin menggunakan hak konstitusionalnya untuk bertanya, ya silakan. Pemprov siap memberikan jawaban beserta data-data yang komprehensif. Kita ini negara hukum, ikuti saja prosesnya,” ujar Rudy Mas’ud dengan nada rileks.
Tiga Poin Klarifikasi Sang Gubernur
Untuk meredam spekulasi liar di tengah masyarakat, Gubernur Kaltim menyampaikan tiga poin klarifikasi terkait polemik yang sedang bergulir:
-
Transparansi Anggaran Telah Berjalan: Rudy membantah tudingan bahwa APBD Kaltim dialokasikan secara serampangan. Ia memastikan seluruh draf anggaran telah melewati asistensi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD secara prosedural.
-
Siap Buka Ruang Dialog: Gubernur menyayangkan adanya aksi unjuk rasa yang berujung pada kemacetan dan gangguan ketertiban umum. Ia menyatakan pintu kantornya selalu terbuka untuk perwakilan aliansi massa yang ingin berdialog secara akademis dan membawa data rasional.
-
Fokus pada Pemerintahan: Meskipun didesak mundur oleh pedemo, Rudy menegaskan tidak akan meletakkan jabatannya dan akan tetap fokus menjalankan program-program strategis Pemprov Kaltim hingga masa jabatannya berakhir.
Bola Panas Kini di Tangan DPRD
Pernyataan santai dari Gubernur Kaltim ini secara tidak langsung melempar “bola panas” ke gedung dewan. Publik kini menanti, apakah fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki nyali politik untuk benar-benar mengeksekusi Hak Angket, atau wacana investigasi ini hanya akan menguap begitu saja menjadi kompromi politik biasa.
Masyarakat sipil diimbau untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dengan tetap menjaga kondusivitas wilayah Kalimantan Timur.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
