JAKARTA – Ketegangan di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan drone terhadap fasilitas diplomatik dan militer beberapa hari terakhir telah mendorong harga minyak mentah dunia melampaui angka USD 110 per barel. Namun, pada Kamis (5/3/2026), pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak membebankan kenaikan biaya energi global tersebut langsung kepada masyarakat.

Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat, mengingat kenaikan harga BBM seringkali menjadi pemicu berantai naiknya harga bahan pokok, terutama di bulan suci Ramadan.

Alasan Utama Pemerintah “Menahan” Harga

Pemerintah menggunakan instrumen APBN sebagai peredam kejut (shock absorber) melalui beberapa pertimbangan:

• Pengendalian Inflasi: Menghindari lonjakan biaya transportasi logistik yang bisa membuat harga pangan melambung tinggi.

• Momentum Ramadan & Idulfitri: Memberikan ketenangan bagi warga yang akan melakukan perjalanan mudik dalam beberapa pekan ke depan.

• Cadangan Energi Nasional: Pemerintah mengklaim stok BBM nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi lonjakan permintaan di bulan Maret.

“Kami terus memantau pergerakan minyak dunia yang sangat dinamis akibat konflik luar negeri. Namun, instruksi Presiden jelas: jangan bebani rakyat di tengah bulan puasa. Subsidi akan kita optimalkan dari sisa saldo anggaran lebih untuk memastikan Pertalite tidak naik,” ungkap perwakilan pemerintah, Kamis (5/3/2026).

“Beban APBN Bertambah, Pengawasan Diperketat”

Meski harga tidak naik, pemerintah mengingatkan bahwa beban subsidi di APBN 2026 akan membengkak signifikan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi akan semakin diperketat melalui sistem digital agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak berhak.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/