SAMARINDA – Transisi menuju kota yang ramah lingkungan dan bebas sampah plastik memang menjadi cita-cita mulia bagi setiap kepala daerah. Namun, pada praktiknya di lapangan, kebijakan ini sering kali meninggalkan luka bagi mereka yang bergantung hidup di sektor tersebut. Pada Kamis (9/4/2026), keluhan dan rasa putus asa sangat kental terasa di lorong-lorong pasar tradisional Kota Samarinda.
Para pedagang yang sehari-harinya menggantungkan nasib dari berjualan kantong plastik kresek, kemasan makanan, dan sedotan plastik kini harus menelan pil pahit. Penerapan kebijakan tegas terkait pelarangan atau pembatasan penggunaan plastik sekali pakai oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat membuat omzet mereka terjun bebas hingga titik nadir.
Barang dagangan yang biasanya laku keras diborong oleh pedagang sayur dan warung makan kini hanya menumpuk menjadi debu di gudang. Ketika ditanya mengenai harapan mereka ke depannya, jawaban para pedagang sangat menyayat hati: “Pemerintah sudah tutup mata, kami sekarang cuma bisa berharap ke Tuhan saja.”
Pernyataan pasrah ini merupakan bentuk sindiran keras sekaligus jeritan minta tolong. Masyarakat dan pedagang kecil sebenarnya tidak anti terhadap kelestarian lingkungan atau gaya hidup hijau (green lifestyle). Masalah utamanya terletak pada nihilnya solusi mitigasi atau jalan keluar yang ditawarkan oleh pembuat kebijakan.
Pemerintah daerah tidak bisa hanya berperan sebagai “polisi aturan” yang tiba-tiba melarang peredaran suatu barang tanpa memikirkan transisi ekonomi warganya. Idealnya, ketika sebuah larangan diketok palu, harus ada program pendampingan, misalnya: modal peralihan usaha agar mereka bisa beralih menjual kantong belanja ramah lingkungan (seperti tote bag kain atau tas purun), atau bahkan skema subsidi untuk membeli sisa stok plastik pedagang agar mereka tidak bangkrut total.
Kondisi di Samarinda pada awal April 2026 ini harus menjadi evaluasi bersama. Menyelamatkan bumi memang penting, tetapi membiarkan rakyat kecil mati kelaparan karena kehilangan mata pencaharian tanpa solusi yang manusiawi adalah sebuah ironi yang tak boleh dibiarkan. Pemkot Samarinda harus segera turun ke lapangan dan mendengarkan langsung rintihan warganya!
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
