Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai upaya memberantas korupsi di tingkat pemerintahan daerah tidak cukup hanya melalui penindakan. Lembaga antirasuah tersebut menekankan pentingnya membangun sistem pencegahan yang kuat agar kepala daerah tidak kembali terjerat kasus korupsi. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Berdasarkan evaluasi KPK, penguatan integritas pejabat, transparansi anggaran, serta pengawasan internal menjadi faktor utama dalam menekan potensi penyimpangan.

KPK menyebut tingginya jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi menunjukkan masih adanya celah dalam sistem administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong menerapkan tata kelola berbasis digital, memperkuat fungsi inspektorat, serta meningkatkan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan anggaran daerah.

Selain pembenahan sistem, KPK juga menekankan pentingnya komitmen moral dari setiap kepala daerah. Integritas dinilai menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pencegahan korupsi harus dimulai sejak awal masa jabatan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang profesional.

KPK berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dapat memperkuat budaya antikorupsi. Dengan sistem pengawasan yang efektif dan integritas pejabat yang terjaga, praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah diharapkan dapat ditekan sehingga pembangunan berjalan lebih optimal dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah semakin meningkat.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/