JAKARTA – Upaya untuk mengikis ketimpangan infrastruktur antara kawasan urban dan pedesaan terus didorong oleh wakil rakyat di Senayan. Kali ini, sebuah gagasan inovatif yang menyasar sektor hiburan dan ekonomi kreatif mencuat dalam rapat dengar pendapat. Publik menyoroti wacana saat legislator Gerindra usul pembangunan 1000 bioskop desa di APBN 2027, sebuah langkah yang dinilai dapat menjadi katalisator pergerakan ekonomi baru di akar rumput.
Gagasan ini berawal dari keprihatinan bahwa akses terhadap karya sinema yang berkualitas dan sarana hiburan yang memadai selama ini masih tersentralisasi di kota-kota besar atau pusat perbelanjaan elite.
Mengubah Paradigma Pembangunan Desa
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang menggulirkan usulan ini memandang bahwa pembangunan desa tidak boleh lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik seperti jalan, irigasi, atau jembatan. Aspek pembangunan kebudayaan dan kebahagiaan masyarakat desa juga mutlak diperhatikan.
Bioskop desa dirancang bukan sebagai megaproyek mewah, melainkan sebagai fasilitas komunal yang terintegrasi dengan balai desa atau ruang publik terpadu.
“Kita harus memikirkan perputaran uang di desa. Terobosan ketika legislator Gerindra usul pembangunan 1000 bioskop desa di APBN 2027 ini adalah strategi multiplier effect. Sebuah layar tancap modern atau bioskop mini di desa akan memicu tumbuhnya ekosistem ekonomi mikro di sekitarnya,” jelas perwakilan legislator tersebut di kompleks Parlemen, Senayan.
Tiga Dampak Strategis Ekosistem Bioskop Desa
Jika usulan ini berhasil masuk dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, diyakini akan ada tiga dampak strategis yang langsung dirasakan oleh masyarakat daerah:
-
Stimulus UMKM Lokal: Kehadiran bioskop akan menciptakan titik keramaian baru. Hal ini membuka peluang besar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat untuk berjualan makanan, minuman, dan produk lokal di area sekitar bioskop.
-
Suntikan Nyawa bagi Sineas Independen: Jaringan bioskop desa akan menyediakan ribuan layar baru untuk memutar film-film karya sineas nasional, dokumenter lokal, hingga film pendek yang selama ini kesulitan menembus monopoli jaringan bioskop komersial raksasa.
-
Pusat Literasi dan Sosialisasi: Selain untuk hiburan, fasilitas audio-visual ini dapat dialihfungsikan pada siang hari sebagai ruang kelas edukasi digital, penyuluhan pertanian, atau sosialisasi program pemerintah yang jauh lebih interaktif bagi warga desa.
Menanti Respons Pemerintah dan Sinkronisasi Lintas Kementerian
Tentu saja, realisasi dari usulan ambisius ini membutuhkan kolaborasi lintas sektoral. DPR berharap adanya sinkronisasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Kementerian Keuangan.
Publik dan para pegiat desa kini menanti bagaimana Badan Anggaran (Banggar) DPR akan menggodok usulan ini. Jika dirancang dengan tata kelola yang transparan dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelolanya, 1000 bioskop desa ini berpotensi menjadi salah satu legacy terbaik dalam pemerataan ekonomi kreatif di Indonesia.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
