BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat untuk mengusut tuntas skandal suap yang menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin, Mulyono. Pada Rabu (11/2/2026), tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor tersebut guna mencari bukti-bukti tambahan terkait aliran dana panas yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi sang pejabat.

Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari temuan awal mengenai dugaan suap yang digunakan Mulyono untuk membayar uang muka (DP) rumah mewah hingga upaya mengamankan posisi jabatannya.

Mencari Jejak Digital dan Dokumen Perpajakan

Dalam penggeledahan yang berlangsung selama beberapa jam tersebut, tim KPK menyisir sejumlah ruangan strategis, termasuk ruang kerja kepala kantor dan ruang bagian pemeriksaan pajak. Fokus utama penyidik adalah menemukan dokumen-dokumen terkait wajib pajak korporasi yang diduga memberikan “pelicin” kepada Mulyono.

Beberapa poin penting dari penggeledahan hari ini:

• Penyitaan Dokumen: KPK mengamankan sejumlah berkas pemeriksaan pajak dan catatan restitusi yang dianggap mencurigakan.

• Bukti Elektronik: Sejumlah perangkat elektronik seperti laptop dan flashdisk turut disita untuk diperiksa jejak digital komunikasinya.

• Penyegelan: Beberapa laci dan lemari dokumen di segel untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Upaya Memutus Rantai Korupsi di Daerah

Langkah KPK menggeledah kantor pajak di daerah menunjukkan bahwa pengawasan terhadap integritas pegawai pajak kini semakin diperketat hingga ke level wilayah. Kasus Mulyono menjadi pengingat bagi seluruh ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar tidak bermain-main dengan amanah negara.

“Kami melakukan upaya paksa penggeledahan ini untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Kami ingin memastikan tidak ada bukti yang dihilangkan atau dimanipulasi. Proses ini dilakukan secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ungkap perwakilan pihak KPK, Rabu (11/2/2026).

Hingga berita ini diturunkan, suasana di KPP Pratama Banjarmasin dilaporkan tetap kondusif, meskipun pelayanan publik sempat mengalami sedikit penyesuaian selama proses penggeledahan berlangsung.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/