JAKARTA – Dinamika persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan manipulasi kepabeanan kembali menyita perhatian publik setelah nama pucuk pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ikut terseret dalam kesaksian. Menyadari potensi bola liar opini yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusinya, Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi buka suara usai namanya disebut di sidang dugaan rasuah tersebut. Ia memberikan klarifikasi terbuka guna meluruskan konteks penyebutan namanya di hadapan majelis hakim.
Langkah cepat memberikan pernyataan resmi ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas moral jajaran pegawai Bea Cukai yang tengah gencar melakukan reformasi birokrasi dan mengamankan target penerimaan negara.
Menghormati Proses Hukum dan Menepis Spekulasi
Dalam keterangannya, Djaka Budhi menegaskan bahwa penyebutan namanya oleh saksi maupun terdakwa dalam persidangan murni sebatas konteks struktural kewenangan, bukan sebagai pihak yang ikut campur tangan, apalagi menerima aliran dana gelap. Ia memastikan dukungannya secara penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.
“Respons cepat pejabat publik sangat dibutuhkan di era transparansi informasi. Fakta bahwa Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi buka suara usai namanya disebut di sidang dugaan manipulasi ini adalah sinyal positif. Ia tidak menghindar, melainkan menghadapi langsung spekulasi tersebut agar tidak mengganggu kredibilitas kelembagaan di mata para pemangku kepentingan dan pelaku usaha,” urai seorang pengamat kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
Tiga Poin Klarifikasi Utama dari Pimpinan Bea Cukai
Untuk meredam berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat, Djaka Budhi membeberkan tiga poin penegasan terkait sikapnya dan institusi DJBC:
-
Koperatif terhadap Penegak Hukum: Dirjen Bea Cukai menyatakan kesiapannya kapan pun jika aparat penegak hukum atau pengadilan membutuhkan keterangannya secara langsung sebagai saksi demi membuat terang perkara tersebut.
-
Tidak Ada Toleransi Pelanggaran (Zero Tolerance): Pihaknya memastikan tidak akan melindungi oknum bawahan di lingkungan Bea Cukai yang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang dan manipulasi tarif kepabeanan.
-
Audit dan Pembenahan Sistem Internal: Kasus ini dijadikan momentum oleh DJBC untuk memperketat pengawasan internal ( internal control) dan mengakselerasi digitalisasi sistem layanan pelabuhan guna meminimalisasi celah negosiasi antara petugas dan oknum pengusaha.
Menjaga Muruah Penjaga Pintu Gerbang Negara
Bea Cukai memegang peranan sangat vital, tidak hanya sebagai institusi pemungut cukai dan bea masuk penopang APBN, tetapi juga sebagai pelindung industri dalam negeri dari gempuran barang ilegal ( community protector). Melalui klarifikasi yang tegas ini, pemerintah berharap publik tetap memberikan kepercayaan penuh kepada DJBC untuk terus membersihkan institusinya dari oknum-oknum nakal, sekaligus menjalankan tugas pengamanan ekonomi nasional dengan penuh integritas.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
