Bekasi – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dinilai membawa manfaat besar bagi produktivitas dan inovasi, namun juga memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan dunia kerja. Lebih dari 200 ekonom dikabarkan menyerukan perlunya langkah bersama di tingkat global untuk mengantisipasi meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat adopsi AI yang semakin masif.

Menurut para ekonom, otomatisasi berbasis AI berpotensi menggantikan sejumlah pekerjaan yang bersifat rutin dan administratif. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat, perubahan tersebut dapat memperlebar kesenjangan ekonomi serta meningkatkan angka pengangguran di berbagai negara.

Mereka menilai pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pendidikan perlu mempercepat program peningkatan keterampilan atau reskilling agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Investasi pada pendidikan digital dan pelatihan teknologi juga dianggap menjadi langkah penting untuk menjaga daya saing sumber daya manusia.

Di sisi lain, AI tetap dipandang sebagai teknologi yang mampu menciptakan peluang pekerjaan baru, terutama di bidang analisis data, pengembangan perangkat lunak, keamanan siber, dan pengelolaan sistem berbasis kecerdasan buatan. Oleh karena itu, transformasi digital perlu diiringi dengan regulasi yang mendukung inovasi sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terdampak.

Kolaborasi internasional dinilai menjadi kunci agar manfaat AI dapat dirasakan secara merata tanpa menimbulkan dampak sosial yang lebih besar di masa depan.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/