JAKARTA – Angin segar berembus dari sektor tata kelola kepemudaan dan olahraga nasional. Di tengah berbagai tantangan dalam membina prestasi atlet Tanah Air, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berhasil menorehkan catatan positif terkait perbaikan manajemen internal. Kabar membanggakan ini mencuat saat indeks reformasi birokrasi Kemenpora naik, DPR apresiasi langkah deregulasi yang dinilai berhasil memangkas kerumitan administrasi yang selama ini kerap menjadi hambatan.
Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa kementerian tersebut tidak hanya fokus pada output medali di lapangan, tetapi juga serius membenahi mesin birokrasinya agar lebih lincah, transparan, dan akuntabel.
Memangkas Birokrasi, Mengakselerasi Prestasi
Kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kemenpora tahun ini tidak lepas dari keberanian jajaran pimpinan kementerian dalam melakukan deregulasi, yakni penyederhanaan aturan pencairan dana dan pembinaan bagi berbagai cabang olahraga (cabor). Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang menjadi mitra kerja Kemenpora, memberikan acungan jempol atas transformasi fundamental tersebut.
“Perubahan ini sangat kami rasakan. Fakta bahwa indeks reformasi birokrasi Kemenpora naik, DPR apresiasi langkah deregulasi ini adalah sinyal bahwa birokrasi olahraga kita semakin sehat. Tidak ada lagi keluhan dari pengurus cabor soal dana pelatnas yang cair terlambat akibat meja birokrasi yang berbelit-belit,” ungkap salah satu anggota Komisi X DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP) di kompleks Parlemen Senayan.
Tiga Poin Deregulasi Kunci di Tubuh Kemenpora
Dalam laporannya, terdapat tiga langkah strategis deregulasi dan reformasi yang berhasil mengerek skor indeks tata kelola Kemenpora secara signifikan:
-
Digitalisasi Proposal dan LPJ Cabor: Kemenpora kini menerapkan sistem permohonan dana dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berbasis digital (e-proposal). Hal ini menghilangkan potensi pungutan liar dan mempercepat proses peninjauan dokumen hingga 50 persen.
-
Pemangkasan Struktur Organisasi: Menghapus sejumlah jabatan struktural yang tumpang tindih dan mengalihkannya menjadi jabatan fungsional. Langkah ini membuat garis komando pengambilan keputusan menjadi lebih ringkas dan responsif.
-
Transparansi Anggaran Publik: Membuka akses bagi publik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memantau langsung alokasi anggaran kepemudaan dan bonus atlet, yang secara otomatis meningkatkan predikat akuntabilitas instansi (SAKIP).
Menjaga Momentum Menuju Multievent Internasional
Parlemen berharap capaian positif tata kelola ini tidak membuat Kemenpora cepat berpuas diri. Tantangan ke depan masih sangat berat, terutama dalam mempersiapkan kontingen Indonesia menghadapi berbagai ajang multievent internasional bergengsi, seperti SEA Games dan Asian Games mendatang. Dengan birokrasi yang kini lebih transparan dan efisien, anggaran negara diharapkan bisa benar-benar terserap maksimal untuk fasilitas latihan, gizi, dan kesejahteraan atlet di lapangan, bukan sekadar habis untuk urusan kertas di atas meja administrasi.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
