JAKARTA – Perbincangan mengenai struktur harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tanah Air kembali menghangat. Publik di media sosial sempat dibuat heboh oleh beredarnya data yang menyebutkan bahwa nilai keekonomian riil dari bensin RON 90 ternyata melambung tinggi menembus angka belasan ribu rupiah per liter. Menjawab kesimpangsiuran informasi tersebut, ini penjelasan Pertamina soal harga asli Pertalite Rp 18.040 lebih mahal dari harga jual eceran yang dinikmati masyarakat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) saat ini.
Perbedaan angka yang sangat mencolok antara harga keekonomian (harga asli) dengan harga ritel resmi ini membuka mata publik mengenai besarnya beban subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung oleh kas negara demi menjaga daya beli rakyat.
Mengupas Selisih Harga dan Beban Negara
Pihak Pertamina menegaskan bahwa harga Rp 10.000 per liter yang dibayarkan oleh masyarakat saat ini bukanlah cerminan dari biaya produksi yang sebenarnya. Fluktuasi harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat membuat biaya pokok penyediaan BBM ikut terkerek naik.
“Banyak masyarakat yang membandingkan dan bingung. Oleh karena itu, ini penjelasan Pertamina soal harga asli Pertalite Rp 18.040 lebih mahal dari harga patokan di SPBU; selisih yang mencapai lebih dari Rp 8.000 per liter tersebut adalah bentuk intervensi negara. Jika dilepas ke mekanisme pasar sepenuhnya tanpa dana kompensasi APBN, harga Pertalite secara logis akan melampaui harga jual Pertamax saat ini,” urai seorang analis energi dan makroekonomi merespons rilis data tersebut.
Tiga Komponen Pembentuk Harga Keekonomian Pertalite
Untuk memberikan edukasi literasi energi kepada masyarakat, terdapat tiga komponen utama yang membentuk struktur harga keekonomian Pertalite hingga menyentuh angka lebih dari Rp 18.000 per liter:
-
Harga Minyak Mentah Global (MOPS/Argus): Indeks harga minyak olahan di pasar regional Singapura menjadi patokan utama. Ketegangan geopolitik global membuat rata-rata harga minyak mentah bertahan di level yang tinggi, sehingga mendongkrak biaya impor bahan baku.
-
Nilai Tukar Rupiah (Kurs): Karena sebagian besar komponen minyak mentah dan BBM olahan dibeli menggunakan Dolar AS, pelemahan kurs Rupiah otomatis membuat beban biaya pengadaan dalam pembukuan Pertamina membengkak secara signifikan.
-
Pajak dan Biaya Distribusi: Harga keekonomian tersebut juga sudah memperhitungkan margin badan usaha, biaya distribusi logistik ke seluruh pelosok Nusantara (termasuk wilayah 3T), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Urgensi Penyaluran Subsidi Tepat Sasaran
Fakta bahwa negara harus menambal selisih harga yang sangat besar ini kembali menggaungkan urgensi kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Pemerintah dan Pertamina didesak untuk segera mengimplementasikan program Subsidi Tepat Sasaran secara ketat. Penggunaan Pertalite harus difokuskan murni untuk angkutan umum, logistik sembako, dan masyarakat prasejahtera, bukan untuk dinikmati oleh kalangan menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi ber-CC besar.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
