Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian lebih besar terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. MUI menilai kondisi tersebut sudah berada pada tingkat darurat karena mengancam kesehatan masyarakat, keselamatan jiwa, dan kelestarian lingkungan.

Wakil Ketua Umum MUI, Muhammad Cholil Nafis, meminta pemerintah mempercepat upaya pemadaman hingga kebakaran benar-benar terkendali. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, hingga para relawan.

MUI juga menyoroti dampak kabut asap yang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat di dalam negeri, tetapi turut dirasakan negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura.

Selain mendorong percepatan penanganan di lapangan, MUI meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap individu maupun perusahaan yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan demi kepentingan bisnis. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan pihak yang terlibat.

MUI turut mengingatkan kembali Fatwa Nomor 30 Tahun 2016 yang menyatakan pembakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan serta mengancam keselamatan jiwa hukumnya haram.

Dari sisi keagamaan, MUI mengajak umat Islam melakukan taubat nasuha atas kelalaian yang berkontribusi terhadap kerusakan alam. Upaya spiritual tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan tindakan nyata untuk mencegah kebakaran dan menjaga kelestarian lingkungan.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/