WASHINGTON D.C. – Dinamika di lingkaran dalam Pentagon kembali memanas. Kebijakan pertahanan ambisius Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, rupanya memakan “korban” di kursi pejabat tinggi militer. Buntut dari desakan kuat Trump agar armada kapal perang masa depan AS murni pakai tenaga nuklir, Menteri Angkatan Laut (AL) mendadak dicopot dari jabatannya.
Pencopotan ini seolah mengonfirmasi adanya keretakan dan perbedaan visi yang tajam antara komando sipil di Gedung Putih dengan para petinggi strategis di internal Angkatan Laut AS (US Navy).
Ambisi Armada Bertenaga Nuklir
Akar dari konflik internal ini berpusat pada rancangan sistem propulsi (penggerak) untuk armada tempur generasi terbaru Amerika Serikat. Presiden Trump, dengan gaya kepemimpinannya yang berani, secara terang-terangan menuntut agar seluruh kapal induk kelas berat dan kapal perusak (destroyer) masa depan sepenuhnya menggunakan reaktor bertenaga nuklir.
Dalam pandangan kubu Trump, penggunaan tenaga nuklir memberikan keunggulan strategis mutlak. Kapal tidak perlu bersandar atau bergantung pada kapal tanker logistik untuk mengisi bahan bakar, sehingga daya jelajah operasi militer menjadi tidak terbatas di seluruh lautan dunia.
“Ini adalah tentang proyeksi kekuatan Amerika yang tidak tertandingi. Kita membutuhkan armada yang bisa beroperasi tanpa henti, dan energi nuklir adalah satu-satunya jawaban untuk supremasi maritim tersebut,” sebut salah satu penasihat keamanan nasional yang mendukung rencana tersebut.
Alasan di Balik Pencopotan Menteri AL
Meski di atas kertas terdengar superior, wacana kapal perang Trump pakai tenaga nuklir ini mendapat penolakan teknis dari internal Angkatan Laut. Sang Menteri AL dicopot usai secara terbuka melontarkan kritik dan keberatannya terhadap instruksi tersebut.
Ada beberapa alasan mendasar mengapa petinggi militer tersebut menolak transisi total ke tenaga nuklir:
-
Lonjakan Anggaran Fantastis: Biaya riset, konstruksi, hingga perawatan reaktor nuklir di atas kapal jauh lebih mahal berkali-kali lipat dibandingkan mesin turbin gas konvensional.
-
Risiko Keselamatan dan Perawatan: Membutuhkan kru spesialis nuklir tingkat tinggi dan fasilitas galangan kapal khusus yang saat ini kapasitasnya sangat terbatas.
-
Biaya Dekomisioning (Pensiun Kapal): Membongkar dan membuang limbah reaktor nuklir dari kapal yang sudah habis masa pakainya menelan biaya yang luar biasa mahal dan proses yang rumit.
Sikap kritis sang menteri yang dinilai membangkang dan memperlambat agenda pertahanan presiden akhirnya berujung pada surat pemecatan.
Dampak Terhadap Kekuatan Maritim AS
Kekosongan kursi di pucuk pimpinan Angkatan Laut AS ini diprediksi akan menimbulkan sedikit guncangan birokrasi, terutama terkait persetujuan anggaran pembuatan kapal di kongres. Namun, Gedung Putih tampaknya tidak bergeming dan dipastikan akan menunjuk figur baru yang sepenuhnya loyal pada visi “armada nuklir” Trump.
Komunitas intelijen internasional dan negara-negara rival, khususnya di kawasan Asia Timur dan Eropa Timur, kini memantau ketat setiap perubahan postur kekuatan US Navy ini. Transisi besar-besaran menuju armada nuklir dipastikan akan merangsang terjadinya perlombaan senjata (arms race) global babak baru di perairan samudra.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
