Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memutuskan membatalkan rencana pinjaman sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam APBD 2026 untuk melanjutkan program pembangunan daerah.

Dedi, yang akrab disapa KDM, memastikan pembatalan pinjaman tersebut tidak menghentikan pembangunan. Pemerintah provinsi tetap memprioritaskan penyelesaian berbagai proyek, terutama perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan.

Ia mengakui kondisi fiskal Jawa Barat menghadapi keterbatasan, termasuk karena dana bagi hasil yang belum sepenuhnya diterima. Namun, menurutnya, pengelolaan anggaran secara cermat dapat menjadi alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa menambah beban bunga pinjaman.

Sebagai konsekuensi dari keputusan tersebut, Pemprov Jabar membuka kemungkinan menerapkan mekanisme tunda bayar. Melalui skema ini, sejumlah pekerjaan yang dilaksanakan pada 2026 berpotensi baru dibayarkan pada 2027.

Dedi menyatakan pemerintah daerah akan mempercepat pelaksanaan program sesuai skala prioritas. Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD Jawa Barat serta masyarakat yang membayar pajak tepat waktu karena penerimaan daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Sebelumnya, rencana pinjaman Rp3,4 triliun tersebut menjadi bagian dari pembahasan perubahan APBD 2026. Namun, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menyatakan pengajuan pinjaman itu tidak diperbolehkan karena tidak tercantum dalam APBD murni.

Dengan keputusan ini, Pemprov Jabar akan mengandalkan optimalisasi anggaran dan pengaturan pembayaran untuk menjaga pelaksanaan pembangunan tetap berjalan.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/