JAKARTA – Tabir gelap praktik rasuah di lingkungan kepabeanan semakin terbuka lebar di ruang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Fakta persidangan terbaru mengungkap skala aliran dana haram yang sangat fantastis, yang melibatkan seorang pengusaha dan oknum aparat negara. Publik dan majelis hakim dibuat tercengang saat terungkap bukti bahwa pengusaha John Field setor Rp 30 miliar ke pegawai Bea Cukai yang lari usai diperiksa oleh tim penyidik, memperlihatkan betapa sistematis dan beraninya mafia pelabuhan beroperasi.
Pelarian oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ini menjadi pukulan telak bagi aparat penegak hukum, sekaligus mengonfirmasi adanya kebocoran informasi yang sengaja diciptakan untuk memuluskan langkah sang tersangka menghilangkan jejak.
Aliran Dana Fantastis dan Lolosnya Sang Kunci
Dalam pemaparan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan mutasi rekening yang menunjukkan setoran bertahap bernilai puluhan miliar rupiah. Dana tersebut diduga kuat sebagai “uang pelicin” untuk memanipulasi manifes impor dan menurunkan tarif bea masuk barang secara ilegal. Namun, ironisnya, setelah menjalani satu kali pemeriksaan awal, oknum pegawai penerima dana tersebut mendadak hilang bak ditelan bumi.
“Ini adalah bentuk pelecehan terhadap sistem peradilan kita. Terungkapnya fakta bahwa John Field setor Rp 30 miliar ke pegawai Bea Cukai yang lari usai diperiksa menunjukkan ada jeda fatal dalam pengawasan penyidik. Oknum ini jelas bukan pemain tunggal; pelariannya diduga kuat difasilitasi oleh sindikat yang lebih besar agar ia tidak ‘bernyanyi’ mengungkap keterlibatan atasan-atasannya,” urai seorang pakar hukum pidana dari Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) merespons insiden tersebut.
Tiga Sorotan Kritis dalam Skandal Pelarian Oknum Bea Cukai
Kejadian ini tidak hanya menyoroti besaran uang suap, tetapi juga kelemahan prosedur pencegahan ke luar negeri. Terdapat tiga poin kritis yang kini menjadi fokus aparat dan majelis hakim:
-
Modus Pencucian Uang ( Money Laundering): Dana Rp 30 miliar tersebut tidak ditransfer ke rekening pribadi sang pegawai, melainkan diputar melalui sejumlah rekening perusahaan fiktif (shell company) sebelum akhirnya dicairkan secara tunai dan dikonversi menjadi aset properti.
-
Keterlambatan Penerbitan Status Cekal: Terdapat indikasi kelalaian atau lambatnya koordinasi antara penyidik dan Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga oknum pegawai tersebut memiliki cukup waktu untuk melarikan diri ke luar negeri sebelum status pencekalan resmi diterbitkan.
-
Indikasi Perintangan Penyidikan ( Obstruction of Justice): Aparat penegak hukum kini membidik pihak-pihak internal yang diduga membocorkan jadwal penahanan dan membantu menyembunyikan tersangka utama. Siapa pun yang terlibat melindungi buronan ini dapat dijerat dengan pidana berat.
Mendesak Pembentukan Tim Pemburu Koruptor
Majelis hakim dan masyarakat antikorupsi mendesak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) berskala internasional dan menggandeng Interpol guna memburu oknum pegawai Bea Cukai tersebut. Di sisi lain, instansi Kementerian Keuangan dituntut untuk melakukan audit investigatif menyeluruh dan membekukan seluruh aset kekayaan tersangka, demi mengembalikan kerugian negara yang telah dirampok secara sistematis.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
