JAKARTA – Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang diterapkan pada hari Jumat sempat digadang-gadang sebagai “peluru perak” untuk menekan tingkat polusi udara dan mengurai kemacetan parah di ibu kota. Namun, efektivitas langkah ini kini mulai dipertanyakan.
Berdasarkan evaluasi terbaru, seorang pengamat nilai WFH tiap Jumat belum signifikan hemat energi secara makro. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa indikator konsumsi daya dan kualitas udara tidak menunjukkan perbaikan yang drastis seperti yang diekspektasikan pada awal perumusan kebijakan.
Lantas, apakah pembatasan hari kerja di kantor ini masih solusi yang relevan untuk diterapkan di Jakarta dan sekitarnya?
Beban Energi Hanya Bergeser, Bukan Berkurang
Kritik utama dari para ahli tata kota dan lingkungan berpusat pada fenomena perpindahan beban energi. Ketika ratusan ribu pekerja tidak datang ke kawasan pusat bisnis (CBD), konsumsi listrik di gedung-gedung perkantoran memang menurun. Namun, daya tersebut rupanya hanya berpindah ke kawasan permukiman dan wilayah penyangga (Bodetabek).
“Kita melihat adanya ilusi penghematan. Ketika WFH diberlakukan, penggunaan pendingin ruangan (AC), perangkat elektronik, dan lampu menyala serentak di ratusan ribu rumah sepanjang hari. Secara agregat, pengamat nilai WFH tiap Jumat belum signifikan hemat energi karena pembakaran energi fosil di pembangkit listrik tetap berjalan dengan kapasitas yang hampir sama,” ungkap salah satu pengamat perkotaan merespons data tersebut.
Mobilitas “Balas Dendam” di Jumat Malam
Selain masalah pergeseran beban listrik, efektivitas penurunan emisi gas buang dari kendaraan bermotor juga dipertanyakan. Meski volume lalu lintas di Jumat pagi cenderung melandai, data mobilitas sering kali menunjukkan lonjakan tajam pada Jumat sore hingga malam hari.
Banyak pekerja yang memanfaatkan hari WFH untuk mempercepat persiapan libur akhir pekan, sehingga pergerakan kendaraan pribadi menuju pusat perbelanjaan, restoran, atau luar kota justru menciptakan kemacetan parah di titik-titik baru. Fenomena mobilitas “balas dendam” ini pada akhirnya mengeliminasi penghematan BBM yang terjadi di pagi harinya.
Mendorong Solusi Struktural, Bukan Sekadar WFH
Melihat rentetan anomali ini, kebijakan WFH seminggu sekali dipandang hanya sebagai obat pereda nyeri ( painkiller) sesaat, bukan solusi penyembuhan (cure). Agar efisiensi energi dan penurunan polusi benar-benar terwujud, pemerintah daerah dituntut untuk kembali fokus pada solusi struktural yang lebih permanen.
Beberapa intervensi yang dinilai masih solusi jitu dan harus dipercepat antara lain:
-
Elektrifikasi Transportasi Publik: Memperbanyak armada bus dan angkutan pengumpan (feeder) berbasis listrik yang menjangkau langsung ke dalam area permukiman warga.
-
Disinsentif Kendaraan Pribadi: Penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) dan kenaikan tarif parkir progresif di pusat kota.
-
Kawasan Berorientasi Transit (TOD): Mendorong pembangunan hunian vertikal yang terintegrasi langsung dengan stasiun MRT, LRT, maupun KRL untuk menekan kebutuhan mobilitas jarak jauh.
Kebijakan WFH hari Jumat mungkin tetap memberikan manfaat bagi keseimbangan kerja dan kehidupan ( work-life balance) para pegawai, namun jika target utamanya adalah menyelamatkan lingkungan ibu kota, pemerintah tampaknya harus memutar otak lebih keras lagi.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
