JAKARTA – Aksi protes terhadap yurisdiksi Pengadilan Militer tampaknya bukan sekadar gertakan sambal. Pada Jumat (17/4/2026), sikap walk-out dari tim advokasi dipastikan akan mewarnai agenda pembacaan dakwaan. Pihak perwakilan resmi menyatakan bahwa tim hukum Andrie Yunus tak akan datang ke sidang perdana kasus air keras yang dijadwalkan berlangsung hari ini.

Penegasan sikap ini membuka dimensi baru yang jauh lebih mengerikan bagi publik. Kasus yang disidangkan ternyata adalah tindak pidana penyiraman air keras—sebuah bentuk kejahatan luar biasa ( extraordinary crime secara moral) yang tidak hanya melukai fisik secara permanen, tetapi juga menghancurkan masa depan dan psikologis korbannya seumur hidup.

Dengan latar belakang kejahatan sekeji itu, keputusan tim hukum untuk absen di sidang perdana adalah sinyal “mosi tidak percaya” yang sangat ekstrem. Mereka menilai bahwa mengadili kasus kekerasan brutal ini di bawah payung Pengadilan Militer adalah sebuah kemunduran. Ada ketakutan besar bahwa keadilan bagi korban akan menguap begitu saja, tertutup oleh dinding tebal solidaritas korps dan ancaman hukuman yang jauh dari kata maksimal.

Bagi para pencari keadilan, tindak pidana umum seperti penyiraman air keras tidak ada kaitannya dengan tugas kedinasan militer. Oleh karena itu, membawanya ke peradilan militer justru dianggap sebagai upaya menguntungkan terdakwa.

Kabar Pelita berdiri bersama para pencari keadilan! Kita tidak boleh membiarkan pelaku penyiraman air keras bisa bernapas lega atau mendapat diskon hukuman hanya karena berlindung di balik seragam. Aksi boikot di sidang perdana ini harus menjadi “tamparan keras” bagi Mahkamah Agung dan pembuat undang-undang. Kapan warga sipil bisa mendapatkan keadilan yang setara jika pelakunya adalah oknum aparat? Keadilan tidak boleh buta terhadap penderitaan korban air keras!

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/