Jakarta – Kebijakan sayembara penangkapan begal yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai beragam tanggapan dari sejumlah pihak. Program yang menawarkan hadiah bagi warga yang membantu menangkap pelaku kejahatan jalanan dinilai memiliki tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Namun, sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut juga menyimpan risiko yang perlu diantisipasi.

Kritik utama muncul karena sayembara tersebut dikhawatirkan dapat memicu tindakan main hakim sendiri. Pengamat dan pegiat hak asasi manusia menilai penegakan hukum tetap harus menjadi kewenangan aparat, sedangkan masyarakat berperan memberikan informasi atau membantu sesuai koridor hukum yang berlaku. Mereka mengingatkan bahwa keterlibatan warga tanpa mekanisme yang jelas berpotensi menimbulkan salah sasaran maupun kekerasan terhadap orang yang belum tentu terbukti bersalah.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa hadiah hanya diberikan apabila pelaku berhasil diamankan dan diserahkan kepada kepolisian dalam keadaan hidup untuk diproses sesuai hukum. Menurutnya, kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang berkontribusi menjaga keamanan lingkungan, bukan untuk mendorong aksi anarkis.

Polemik ini memunculkan diskusi mengenai batas partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum. Sejumlah pihak berharap upaya pemberantasan begal tetap mengedepankan prinsip due process of law, perlindungan hak asasi manusia, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat demi menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/