JAKARTA – Ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Pepatah ini sepertinya sangat pas untuk menggambarkan situasi internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini. Rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI pada Selasa (7/4/2026) tidak hanya diwarnai oleh bantahan mengenai isu kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diisukan tinggal hitungan hari, tetapi juga menjadi panggung sentilan keras terhadap oknum internal pemerintah.

Purbaya Yudhi Sadewa, yang tampil mewakili otoritas fiskal, secara blak-blakan menyentil adanya peran “orang dalam” (ordal) Kemenkeu di balik viralnya isu menyesatkan tersebut. Ia mensinyalir bahwa narasi kas negara “kering” dan hanya sanggup bertahan dua minggu ini bermula dari kebocoran data mentah atau misinterpretasi dokumen internal yang dibocorkan oleh oknum pegawai ke pihak luar tanpa konteks yang utuh.

“Data keuangan negara itu sangat sensitif. Kalau ada raw data (data mentah) soal proyeksi arus kas jangka pendek yang dibaca secara sepotong-sepotong lalu dibocorkan keluar seolah-olah negara mau bangkrut, ini jelas tindakan indisipliner yang sangat fatal,” tegas Purbaya menyoroti kelalaian internal tersebut.

Sentilan keras ini membuka tabir kelemahan komunikasi publik dan tata kelola informasi di tubuh birokrasi sekelas Kemenkeu. Di dunia ekonomi makro, isu kebangkrutan sekecil apa pun bisa menjadi bola salju yang memicu kepanikan pasar (market panic). Investor asing bisa saja menarik dananya beramai-ramai (capital outflow) hanya karena termakan hoaks yang bersumber dari kecerobohan oknum aparatur negara sendiri.

Publik dan para pengamat ekonomi kini mendesak adanya evaluasi dan audit internal di Kemenkeu. Inspektorat Jenderal dituntut untuk turun tangan mencari tahu siapa dalang atau “pembocor halus” yang sengaja menggoreng data kas negara ini. Jika terbukti ada oknum ASN yang bermain mata atau berniat memicu kegaduhan nasional, sanksi administratif hingga pemecatan harus ditegakkan.

Kasus di pekan pertama April 2026 ini menjadi pelajaran mahal bagi seluruh kementerian. Transparansi publik memang diwajibkan oleh undang-undang, namun membocorkan analisis internal setengah matang yang bikin gaduh satu negara adalah murni sebuah kebodohan birokrasi yang tak boleh terulang!

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/