JAKARTA – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) melakukan langkah responsif atas menurunnya tingkat kepercayaan publik akibat sejumlah kasus menonjol di daerah. Pada Minggu (1/3/2026), diterbitkan Surat Telegram Rahasia (STR) yang berisi daftar panjang pergeseran jabatan perwira menengah (Pamen) hingga perwira tinggi (Pati) di seluruh Indonesia.
Mutasi kali ini disebut-sebut sebagai “cuci gudang” terhadap pejabat wilayah yang dinilai gagal melakukan pengawasan melekat terhadap anggotanya, terutama yang berkaitan dengan kasus integritas.
Dua Pemicu Utama Mutasi Masif
Ada dua episentrum masalah yang menjadi alasan kuat di balik perombakan kursi pimpinan di beberapa wilayah:
-
Skandal Narkotika di Bima: Buntut dari kasus Ko Erwin yang melibatkan aliran dana sebesar Rp 2,8 miliar kepada mantan Kapolres Bima. Mabes Polri merasa perlu melakukan pembersihan total di jajaran Polda NTB untuk memutus mata rantai pengaruh bandar narkoba terhadap aparat hukum.
-
Polemik Sleman: Meski detailnya bersifat internal (terkait penanganan kasus atau isu lokal yang viral), polemik di Sleman dianggap telah memicu kegaduhan yang tidak perlu, sehingga penyegaran pimpinan di wilayah hukum tersebut menjadi harga mati untuk meredam tensi di masyarakat.
Promosi dan Demosi Dalam mutasi ini, sejumlah perwira yang memiliki rekam jejak bersih mendapatkan promosi untuk mengisi posisi-posisi “panas” yang ditinggalkan. Sebaliknya, mereka yang dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan ditarik ke Mabes Polri dalam rangka evaluasi dan pembinaan.
Fokus pada Penguatan Integritas Mutasi ini juga dibarengi dengan instruksi khusus mengenai pengetatan standar operasional prosedur (SOP) di tingkat Polres dan Polsek. Kapolri menekankan bahwa pimpinan wilayah adalah orang yang paling bertanggung jawab atas perilaku anak buahnya.
Respons Publik Masyarakat menyambut baik langkah cepat ini, namun tetap menuntut agar proses hukum pidana bagi oknum yang terlibat (seperti dalam kasus Bima) tetap berjalan transparan dan tidak hanya berhenti di sanksi administratif atau mutasi jabatan saja.
“Pimpinan Harus Menjadi Teladan”
Pihak Mabes Polri menegaskan bahwa mutasi adalah hal yang biasa dalam organisasi, namun dalam konteks saat ini, pergeseran tersebut membawa pesan moral yang sangat kuat.
“Mutasi kali ini adalah bagian dari komitmen pimpinan Polri untuk melakukan reformasi internal secara berkelanjutan. Kita tidak ingin ada ‘penyakit’ di daerah yang dibiarkan berlarut-larut. Siapa pun pimpinan wilayah yang tidak mampu menjaga marwah institusi, harus siap untuk diganti,” ungkap Kadiv Humas Polri, Minggu (1/3/2026).]
aca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
