JAKARTA – Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri Bebas Aktif. Pada Minggu (1/3/2026), Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan kesediaan Indonesia untuk bertindak sebagai fasilitator dialog guna meredakan ketegangan ekstrem antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Pernyataan ini muncul menyusul eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mulai mengganggu stabilitas ekonomi dunia. Prabowo yakin, dengan hubungan baik yang dijaga Indonesia terhadap kedua belah pihak, Jakarta memiliki posisi tawar yang unik untuk mencegah perang terbuka.

Antara Ambisi Perdamaian dan Realitas Risiko

Meski niat mulia ini disambut positif sebagai bentuk kepemimpinan Indonesia di kancah global, anggota DPR RI memberikan catatan kritis. Menurut mereka, menjadi penengah di antara dua negara yang memiliki sejarah konflik mendalam bukan hanya soal “keberanian”, tapi soal strategi yang sangat presisi.

Beberapa poin “Kalkulasi Matang” yang ditekankan oleh DPR:

• Risiko Posisi Terjepit: Indonesia harus memastikan tidak ditarik ke dalam kepentingan salah satu blok yang justru bisa merugikan hubungan bilateral kita di sektor lain.

• Keamanan Nasional: Mediasi isu sensitif bisa berdampak pada keamanan domestik, mengingat isu Timur Tengah sering kali memiliki resonansi emosional yang kuat di dalam negeri.

• Kapasitas Diplomatik: Mempertanyakan apakah infrastruktur diplomasi kita saat ini sudah siap untuk menangani detail teknis perundingan yang sangat kompleks.

• Dampak Ekonomi: Memastikan bahwa langkah mediasi ini beriringan dengan upaya mengamankan jalur perdagangan dan pasokan energi nasional yang terancam akibat konflik tersebut.

Respon Awal Internasional Sejumlah pengamat internasional melihat langkah Prabowo sebagai kelanjutan dari “Diplomasi Pertahanan” yang selama ini ia bangun. Indonesia dianggap sebagai salah satu dari sedikit negara yang masih memiliki jalur komunikasi terbuka ke Teheran maupun Washington.

Langkah Kemlu Kementerian Luar Negeri dikabarkan mulai melakukan komunikasi awal secara informal (back-channel diplomacy) untuk menjajaki sejauh mana kedua negara bersedia duduk di meja yang sama.

Fokus pada Stabilitas Kawasan Prabowo menekankan bahwa stabilitas di Timur Tengah adalah kunci untuk mencegah lonjakan harga BBM di dalam negeri, yang jika tidak dikendalikan, bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026.

“Perdamaian adalah Tugas Konstitusi”

Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar gaya-gayaan politik luar negeri, melainkan amanat UUD 1945 untuk ikut menjaga ketertiban dunia.

“Indonesia tidak ingin hanya menonton dari jauh. Kita punya kepentingan untuk melihat dunia yang stabil. Jika Amerika dan Iran membutuhkan tempat yang netral dan bersahabat untuk bicara, Indonesia siap. Tapi kami juga mendengar masukan dari rekan-rekan di DPR; kita akan maju dengan perhitungan yang sangat cermat,” ungkap perwakilan istana, Minggu (1/3/2026).

aca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/