wakil-kepala-badan-gizi-nasional-bgn-bidang-operasional-sony-sonjaya-dok-ist-1771730772067_169
Klarifikasi BGN! Bantah Kabar Mitra SPPG Raup Untung Bersih Rp 1,8 Miliar per Tahun

JAKARTABadan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar luas di media sosial dan masyarakat mengenai potensi keuntungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada Minggu (22/2/2026), BGN membantah keras anggapan bahwa mitra pengelola SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa meraup untung bersih hingga Rp 1,8 miliar per tahun.

Informasi tersebut dinilai menyesatkan karena tidak memperhitungkan besarnya biaya operasional dan standar kualitas gizi ketat yang harus dipenuhi oleh setiap mitra.

Omzet Bukan Berarti Untung Bersih

Pihak BGN menjelaskan bahwa angka yang beredar kemungkinan besar adalah nilai putaran uang atau omzet kotor, bukan keuntungan yang masuk ke kantong pengelola. Dalam pelaksanaan MBG, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk memastikan bahan baku tetap segar dan bergizi.

Beberapa poin penting dari bantahan BGN:

  • Biaya Bahan Baku: Sekitar 70% hingga 80% dari dana per porsi digunakan untuk membeli bahan pangan berkualitas dari petani dan peternak lokal.

  • Operasional Tinggi: Anggaran juga mencakup upah tenaga kerja (juru masak dan tim gizi), biaya logistik distribusi, hingga pemeliharaan peralatan dapur standar industri.

  • Standar Gizi Ketat: Setiap menu diawasi oleh ahli gizi, sehingga tidak ada ruang untuk mengurangi kualitas demi mengejar margin keuntungan yang tidak masuk akal.

“Ini Program Sosial, Bukan Ladang Bisnis Semata”

BGN menekankan bahwa SPPG dibentuk untuk menciptakan kemandirian pangan di tingkat lokal sekaligus mencukupi gizi anak sekolah, bukan sebagai ajang cari untung berlebih bagi korporasi atau individu.

“Kami tegaskan bahwa angka Rp 1,8 miliar sebagai keuntungan bersih itu tidak benar. Program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan margin yang sangat efisien agar dana rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk gizi yang nyata. Fokus kami adalah kesehatan anak bangsa, bukan komersialisasi berlebihan,” ungkap perwakilan BGN, Minggu (22/2/2026).

Masyarakat diminta untuk lebih selektif dalam menerima informasi keuangan terkait program nasional dan merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/