JAKARTA – Salah satu ironi terbesar menjadi kelas pekerja di Indonesia adalah keharusan menukar waktu tidur dan kesehatan mental demi menembus kemacetan lalu lintas setiap harinya. Biaya transportasi sering kali menyedot hingga tiga puluh persen dari total gaji bulanan. Namun, angin segar akhirnya berembus kencang pada akhir pekan ini. Kabar bahwa Prabowo janji satu juta rumah dibangun dekat kawasan industri langsung disambut antusiasme luar biasa dari jutaan buruh pabrik dan pekerja kerah biru.

Oleh karena itu, mari kita bedah manuver kebijakan ini menggunakan pisau analisis makroekonomi dan tata ruang kota (urban planning). Mengapa janji bahwa Prabowo janji satu juta rumah dibangun dekat kawasan industri ini sangat krusial bagi penyelamatan ekonomi nasional?

Mengakhiri Mimpi Buruk ‘Spatial Mismatch’

Selama puluhan tahun, pembangunan rumah subsidi di Indonesia selalu mengidap penyakit Spatial Mismatch (ketidaksesuaian tata ruang). Pemerintah dan developer berlomba membangun perumahan murah, tetapi lokasinya sangat jauh dari Central Business District (CBD) atau pabrik. Sebagai akibatnya, rumah tersebut akhirnya kosong tak berpenghuni. Pekerja lebih memilih menyewa kamar kos sempit namun dekat dengan pabrik ketimbang mencicil rumah murah tapi harus berkendara dua jam setiap harinya.

Dengan adanya rencana pembangunan hunian vertikal (Rusunami) atau tapak di ring satu kawasan industri seperti Cikarang, Karawang, hingga Kendal, penyakit tata ruang ini perlahan bisa disembuhkan. Pekerja tidak perlu lagi membuang energi di jalan. Mobilitas mereka menjadi lebih singkat, sehat, dan sangat efisien secara finansial.

Efek Multiplier Makroekonomi dan Daya Beli

Selanjutnya, kita harus melihat dampak kebijakan ini terhadap dompet individu. Ketika seorang buruh tidak perlu lagi membeli bensin dua liter setiap hari atau membayar tarif tol ganda, mereka akan memiliki Disposable Income (sisa uang belanja) yang lebih besar. Dana yang awalnya hangus di jalanan ini akan beralih menjadi tabungan, asuransi, atau dibelanjakan untuk kebutuhan gizi anak.

Pada tingkat makro, peningkatan daya beli kelas pekerja ini akan memutar roda ekonomi lokal. Warung makan, minimarket, dan layanan jasa di sekitar kawasan industri akan hidup dan berkembang secara pesat. Inilah yang disebut dengan Multiplier Effect (efek pengganda) dari pembangunan properti yang tepat sasaran.

Tantangan Eksekusi: Awas Mafia Tanah

Meskipun terdengar sangat menjanjikan, janji manis ini memiliki satu rintangan “bos terakhir” yang sangat mematikan: Pembebasan Lahan. Lahan di sekitar kawasan industri saat ini sudah dikuasai oleh para spekulan dan mafia tanah. Ketika negara mengumumkan akan membangun megaproyek di sana, harga tanah (land value) akan dikerek naik secara ugal-ugalan.

Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan intervensi radikal. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) harus berani menertibkan Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan yang ditelantarkan. Lahan-lahan tidur (idle land) milik korporasi raksasa yang tidak dipakai harus diambil alih oleh negara (Bank Tanah) untuk dikonversi menjadi perumahan buruh dengan skema subsidi silang.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/