JAKARTA – Eksekusi program raksasa Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalami penyesuaian agar lebih membumi. Pada Kamis (23/4/2026), pemerintah mengambil langkah taktis yang patut diapresiasi secara ekonomi maupun sosiologis, yakni dengan memberikan otonomi menu di masing-masing daerah.
Dalam keterangan resminya, BGN enggan seragamkan menu MBG di seluruh SPPG, ini alasannya: kearifan lokal dan rantai pasok ekonomi daerah. Badan Gizi Nasional menyadari betul bahwa memaksakan satu menu standar nasional (misalnya: nasi, daging sapi, dan susu sapi) di negara kepulauan sebesar Indonesia adalah sebuah kemustahilan logistik yang justru rawan pemborosan.
Alasan pertama berakar pada potensi pangan lokal. Setiap provinsi di Indonesia memiliki sumber karbohidrat dan protein unggulannya masing-masing. Jika di Pulau Jawa nasi menjadi makanan pokok, anak-anak di Maluku atau Papua bisa mendapatkan asupan karbohidrat setara dari sagu, ubi, atau papeda. Begitu pula dengan protein; wilayah pesisir bisa memaksimalkan ikan laut segar tangkapan nelayan lokal ketimbang harus menunggu pasokan daging sapi beku dari ibu kota.
Alasan kedua, dan yang paling krusial secara makroekonomi, adalah multiplier effect (efek berganda) bagi UMKM dan petani setempat. Dengan diserahkannya kebebasan menyusun menu kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di tiap wilayah, anggaran triliunan rupiah dari pusat dipastikan akan berputar di ekonomi desa. Sayur-mayur dibeli dari petani sekitar, lauk-pauk dipasok oleh peternak lokal, dan proses memasaknya melibatkan ibu-ibu di lingkungan tersebut.
Kebijakan desentralisasi menu ini adalah langkah cerdas. Memaksakan penyeragaman hanya akan menguntungkan korporasi pangan raksasa yang memonopoli suplai. Dengan menu yang dibebaskan sesuai kearifan lokal, program MBG tidak hanya sekadar mengenyangkan perut anak sekolah, tetapi juga menjadi mesin penggerak kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan di daerah!
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
