Jakarta — Kondisi lalu lintas kapal nelayan di Pelabuhan Muara Angke menjadi sorotan publik setelah ribuan kapal terlihat menumpuk di area dermaga selama berhari-hari, memicu kesulitan manuver, proses keluar-masuk pelabuhan yang lambat, serta menghambat aktivitas operasional nelayan. Fenomena ini membuat aktivitas bongkar muat ikan semakin terhambat, sehingga berdampak pada mata pencaharian warga pesisir setempat di kawasan Dermaga Kali Asin yang menjadi jantung Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke.

Pantauan di lapangan menunjukkan jarak antar kapal nelayan sangat rapat — bahkan beberapa terlihat bersentuhan satu sama lain — akibat keterbatasan ruang sandar di dermaga. Kondisi ini dianggap menciptakan risiko kecelakaan kapal, sulitnya keluar masuk pelabuhan, serta meningkatnya ketegangan di antara para nelayan yang membutuhkan rutinitas melaut dan menjual hasil tangkapannya.

Sorotan Gubernur & Permintaan Penanganan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa persoalan penumpukan kapal nelayan tersebut bukanlah isu baru, namun belum mendapatkan penanganan yang efektif dan tuntas. Menurutnya, permasalahan ini lebih banyak dipicu oleh ketidakteraturan lalu lintas kapal dan kelemahan dalam pengaturan operasional dermaga, bukan semata karena masalah fasilitas di darat.

Pramono pun meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam merumuskan langkah penanganan agar arus kapal keluar dan masuk pelabuhan bisa lebih tertib, cepat, dan aman. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mencegah akumulasi kapal yang tak terkendali di Muara Angke.

Permintaan koordinasi ini datang di tengah laporan bahwa fasilitas dermaga di Muara Angke sudah mendekati batas kapasitas tampung, terkait dengan keputusan KKP yang sejak awal Januari 2026 memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin kapal baru yang berpangkalan di wilayah ini karena kolam pelabuhan telah melebihi kapasitas ideal.

Dampak pada Aktivitas Nelayan dan Ekonomi

Aktivitas nelayan menjadi terhambat karena kapal sulit bergerak, baik saat hendak menuju laut untuk menangkap ikan, maupun saat kembali untuk membongkar hasil tangkapan. Hambatan ini berpotensi menunda suplai ikan segar ke Jakarta Utara dan kawasan Jabodetabek, sementara para nelayan juga mengalami kerugian waktu dan biaya operasional yang meningkat.

Selain itu, banyak kapal terpaksa menunggu lebih lama sebelum dapat keluar dari pelabuhan, sehingga memperpanjang waktu “non-produktif” mereka. Sementara para pemilik kapal makin khawatir bahwa kondisi dermaga yang padat dapat meningkatkan risiko kerusakan kapal akibat benturan antar kapal saat bersandar atau bermanuver di area yang sempit.

Upaya Pengaturan Lalu Lintas Laut

Pihak Dishub yang dipanggil untuk ikut serta menangani persoalan ini mengatakan bahwa koordinasi nasional antara instansi setempat dan kementerian terkait sedang berjalan untuk mengevaluasi kapasitas pelabuhan dan mencari solusi jangka panjang. Solusi potensial mencakup pengaturan slot waktu keluar-masuk kapal, penataan jaringan dermaga yang lebih efisien, dan pembaruan sistem manajemen lalu lintas kapal nelayan di Muara Angke.

Langkah lain yang dibahas termasuk perluasan area sandar atau redistribusi kapal nelayan ke pelabuhan alternatif di luar Muara Angke yang kurang padat, dengan melihat potensi fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan nelayan di masa depan.

Harapan Masyarakat & Penutup

Kondisi antrian kapal yang berhari-hari di Muara Angke menggambarkan tantangan besar dalam pengelolaan pelabuhan perikanan tradisional di tengah tekanan cuaca, kapasitas yang terbatas, serta kebutuhan nelayan yang terus berjalan. Dengan langkah koordinatif antarinstansi dan peningkatan perencanaan operasional, diharapkan agar pelabuhan ini tetap menjadi tulang punggung sektor perikanan lokal tanpa harus membuat nelayan “terjebak macet” berhari-hari di dermaga mereka sendiri.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/