JAKARTA – Wilayah perairan Indonesia akan segera mendapatkan “amunisi” baru untuk menjaga kedaulatan maritim. Pada sidang Paripurna yang digelar Kamis (19/2/2026), DPR RI secara resmi mengetok palu pengesahan penerimaan hibah kapal patroli dari pemerintah Jepang.

Hibah yang memiliki nilai fantastis sebesar 1,9 miliar Yen (atau sekitar Rp190-an miliar tergantung kurs) ini merupakan bagian dari komitmen kerja sama strategis antara kedua negara dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Fokus Penguatan Patroli di Wilayah Perbatasan

Kapal hasil hibah ini rencananya akan dioperasikan oleh lembaga terkait (seperti Bakamla atau TNI AL) untuk meningkatkan intensitas patroli, terutama di titik-titik rawan seperti Laut Natuna Utara. Kapal buatan Jepang dikenal memiliki durabilitas tinggi dan teknologi navigasi yang sangat mumpuni untuk operasi jangka panjang.

Beberapa poin krusial dari pengesahan hibah ini meliputi:

• Modernisasi Armada: Membantu mempercepat peremajaan kapal patroli Indonesia tanpa membebani APBN secara masif.

• Transfer Teknologi: Adanya potensi kerja sama dalam pemeliharaan dan pelatihan personel untuk mengoperasikan sistem kapal canggih tersebut.

• Diplomasi Maritim: Menunjukkan posisi Indonesia yang dipercaya oleh mitra internasional sebagai penjaga stabilitas keamanan laut dunia.

“Menjaga Laut dengan Teknologi Dunia”

DPR RI menekankan bahwa penerimaan hibah ini tidak akan mengurangi kedaulatan Indonesia, melainkan justru memperkuat daya tawar Indonesia di mata internasional dalam hal penegakan hukum di laut.

“Penerimaan hibah kapal senilai 1,9 miliar Yen ini adalah langkah taktis. Kita butuh kapal-kapal yang lincah dan berteknologi tinggi untuk mengejar pelaku kejahatan di laut yang semakin canggih. Jepang adalah mitra yang tepat untuk urusan teknologi maritim,” ungkap pimpinan sidang DPR, Kamis (19/2/2026).

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/