JAKARTA – Secara teori makroekonomi, nilai tukar Rupiah saat ini seringkali disebut sudah berada di posisi undervalued—artinya, nilai pasar Rupiah dianggap lebih rendah dari nilai fundamental yang seharusnya. Namun, pada Jumat (20/2/2026), para ekonom memberikan catatan kritis: istilah “terlalu murah” ini tidak memberikan hiburan bagi mereka yang harus bertransaksi dengan mata uang asing.

Sentimen ini sangat dirasakan oleh sektor rumah tangga, terutama para orang tua yang memiliki tanggungan biaya pendidikan anak di luar negeri. Bagi mereka, angka di layar bursa saham hanyalah teori, sementara nominal kiriman uang bulanan adalah beban nyata.

Paradoks ‘Murah’ tapi ‘Mencekik’

Ekonom menyoroti bahwa ketika Rupiah undervalued, sebenarnya ada potensi daya saing ekspor yang meningkat. Namun, di sisi konsumsi dan jasa internasional (seperti pendidikan), hal ini justru menjadi bumerang.

Poin-poin utama yang disoroti oleh pengamat ekonomi:

• Daya Beli Tergerus: Meski secara teknis Rupiah harusnya bisa lebih kuat, kenyataannya tekanan inflasi global dan suku bunga tinggi membuat biaya hidup di luar negeri melonjak berkali lipat saat dikonversi ke Rupiah.

• Beban Orang Tua: Kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang menyekolahkan anak ke AS, Eropa, atau Australia menjadi kelompok yang paling vokal merasakan dampak “salah harga” nilai tukar ini.

• Kesenjangan Data vs Realita: Ada jarak antara indikator teknis perbankan yang optimis dengan beban biaya riil yang ditanggung masyarakat dalam transaksi cross-border.

“Kalau Bukan Orang Tua, Siapa Lagi yang Menjerit?”

Salah satu kutipan menarik dari ekonom dalam laporan ini adalah penekanan pada aspek manusiawi di balik angka ekonomi. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, namun volatilitas nilai tukar bisa mengancam keberlangsungan investasi tersebut.

“Secara hitungan kertas, Rupiah kita memang murah dan potensial untuk menguat. Tapi coba tanyakan pada orang tua yang tiap bulan harus konversi Rupiah ke Dollar atau Euro untuk biaya kuliah anaknya. Bagi mereka, tidak ada kata ‘murah’ saat ini. Yang ada adalah beban yang terus bertambah,” ungkap seorang Ekonom Senior, Jumat (20/2/2026).

Langkah pemerintah dan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar ke level fundamentalnya sangat dinantikan guna meringankan beban biaya jasa internasional ini.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/