SAMARINDA – Gejolak politik dan sosial di Kalimantan Timur (Kaltim) tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Pasca-rentetan aksi protes sebelumnya, kini sorotan tajam publik mengarah langsung pada kebijakan fiskal pemerintah daerah. Buntut dari polemik anggaran Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memanas, massa bersiap datangi kompleks pusat pemerintahan untuk menuntut transparansi total atas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gelombang ketidakpuasan ini dipicu oleh temuan dan dugaan dari koalisi masyarakat sipil terkait sejumlah pos anggaran strategis yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat dan terkesan sarat kepentingan sepihak.
Pemicu Gelombang Protes Publik
Kemarahan elemen masyarakat dan mahasiswa memuncak setelah beredarnya draf alokasi anggaran yang dinilai janggal. Terdapat indikasi pembengkakan dana pada sektor-sektor yang dianggap bukan prioritas, sementara anggaran untuk penanganan infrastruktur publik dan jaring pengaman sosial justru mengalami rasionalisasi.
Ketertutupan pihak eksekutif dalam merespons kritik tersebut justru menjadi bumerang.
“Rakyat berhak tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka dialokasikan. Ketika polemik anggaran Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memanas, massa bersiap datangi kantor Gubernur adalah bentuk eskalasi logis karena ruang dialog formal seolah ditutup rapat oleh pemerintah provinsi,” ujar salah satu juru bicara aliansi mahasiswa yang memotori aksi tersebut.
Tiga Tuntutan Utama Pengunjuk Rasa
Menyikapi kebuntuan komunikasi ini, aliansi massa gabungan telah mengonsolidasikan kekuatan dan merumuskan tiga tuntutan mutlak yang akan disuarakan di jalanan:
-
Buka Data APBD secara Transparan: Menuntut Pemprov Kaltim untuk membuka rincian alokasi anggaran proyek-proyek bernilai fantastis kepada publik, agar dapat dikawal peruntukannya.
-
Revisi Postur Anggaran: Mendesak Gubernur Rudy Mas’ud untuk segera mengevaluasi dan merelokasi pos-pos anggaran non-esensial kembali kepada program pengentasan kemiskinan dan perbaikan jalan daerah.
-
Dialog Terbuka Tanpa Perantara: Meminta Gubernur untuk menemui massa secara langsung dan memberikan klarifikasi terbuka, bukan sekadar mengirimkan perwakilan dari birokrasi.
Aparat Siagakan Pengamanan Ekstra
Mengantisipasi pengerahan massa dalam jumlah besar, pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda dibantu oleh satuan Brimob Polda Kaltim telah menyiagakan skema pengamanan berlapis di sekitar Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Kaltim. Sejumlah kendaraan taktis (rantis) dan barikade kawat berduri dilaporkan mulai disiapkan di titik-titik rawan.
Aparat mengimbau agar para demonstran tetap mematuhi koridor hukum dalam menyampaikan aspirasinya, menjaga ketertiban umum, dan tidak melakukan perusakan fasilitas negara selama aksi unjuk rasa berlangsung.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
