JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam fungsi pencegahan korupsi. Kali ini, sorotan lembaga antirasuah tersebut tertuju pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik salah satu tokoh politik papan atas, Ridwan Kamil.

Tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK saat ini tengah melakukan proses verifikasi mendalam (substantive checking) untuk menilai kewajaran aset yang dimiliki oleh mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Mencari Benang Merah: Gaji vs Aset

Poin utama yang sedang didalami oleh KPK adalah analisis kewajaran. KPK membandingkan profil penghasilan resmi Ridwan Kamil—baik dari gajinya sebagai pejabat negara maupun pendapatan sah lainnya (seperti bisnis atau royalti karya arsitektur)—dengan total nilai aset yang ia laporkan.

“Kita lihat profilnya. Apakah penghasilan yang diterima selama menjabat dan sebelumnya itu match (sesuai) dengan aset yang dibeli atau dimiliki saat ini? Kalau ada lonjakan drastis yang tidak bisa dijelaskan sumbernya, itu yang kita pertanyakan,” ungkap sumber dari internal KPK.

Bukan Penindakan, Tapi Pencegahan

Penting untuk dicatat bahwa pemeriksaan ini adalah prosedur standar dalam rangka pencegahan dan transparansi pejabat publik. Langkah ini tidak serta-merta mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi, melainkan upaya KPK memvalidasi data agar tidak ada aset yang disembunyikan (concealed assets) atau diperoleh dengan cara yang tidak wajar (illicit enrichment).

KPK ingin memastikan bahwa setiap rupiah kekayaan yang dinikmati oleh pejabat negara dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya secara legal di mata hukum.

Latar Belakang Pengusaha

Publik mengetahui bahwa sebelum terjun total ke dunia politik, Ridwan Kamil adalah seorang arsitek ternama dan pengusaha. Latar belakang ini tentu menjadi variabel penting dalam analisis KPK. Apakah aset-aset properti atau kendaraan mewah yang dimilikinya merupakan hasil keringat masa lalu, atau ada penambahan signifikan saat ia memegang kekuasaan?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Ridwan Kamil belum memberikan keterangan resmi terkait proses verifikasi yang sedang berjalan di KPK ini. Namun, sebagai pejabat publik yang kerap menggaungkan transparansi, publik menanti klarifikasi yang terang benderang.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/